Presiden Prabowo Subianto mengutarakan keprihatinannya terhadap korupsi yang semakin merajalela di berbagai pihak, termasuk dalam birokrasi, BUMN, dan BUMD. Hal ini dianggap sebagai ancaman yang harus segera ditangani agar Indonesia bisa berkembang lebih baik.
Korupsi yang telah mengakar tidak boleh diabaikan, dan upaya keras harus dilakukan untuk mengatasinya.
ucap Prabowo dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Jakarta, Jumat (15/8/2025).
“Tidak ada pilihan lain, selain memimpin upaya pemberantasan korupsi,”
Pada awal 2025, sejumlah langkah telah diambil pemerintah untuk mengamankan dana APBN sebesar Rp 300 triliun yang berisiko korupsi, termasuk biaya perjalanan dinas dan anggaran alat tulis kantor. “Dana Rp 300 triliun ini kami geser untuk hal-hal yang lebih produktif dan langsung bisa dirasakan rakyat banyak,”
jelas Prabowo.
Prabowo juga menyinggung kebocoran kekayaan nasional yang dapat mengakibatkan Indonesia menjadi negara gagal jika tidak segera diatasi. Pemerintah akan mengadopsi langkah-langkah strategis meskipun mungkin tidak populer untuk menjaga kestabilan ekonomi negara.
Selain itu, distorsi ekonomi yang menyebabkan banyak rakyat tidak menikmati pertumbuhan ekonomi juga menjadi perhatian. Banyak warga negara yang masih mengalami kesulitan hidup, termasuk petani dan masyarakat yang membutuhkan akses kesehatan.
Namun, di tengah tantangan tersebut, pencapaian positif telah diraih, seperti pertumbuhan ekonomi 5,12% di Kuartal II 2025 dan peningkatan realisasi investasi hingga Rp 942 triliun pada Semester I 2025, meningkat 13,6% dari tahun sebelumnya. “Investasi ini telah menyerap 1,2 juta tenaga kerja. Demokrasi warisan nenek moyang kita adalah demokrasi yang sesuai dengan budaya kita. Budaya kekeluargaan, budaya gotong royong, budaya saling mengisi, budaya saling mendukung,”
tambah Prabowo. (N-7)
—
