Presiden Prabowo Subianto mengundang investor dari Tiongkok, Jepang, Korea, Eropa, dan Timur Tengah untuk turut serta dalam pembangunan Giant Sea Wall di Pantai Utara Jawa.
Hal ini disampaikan Prabowo dalam pidato penutupan Konferensi Internasional Infrastruktur 2025 yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (12/6/2025).
“Kita terbuka bagi perusahaan-perusahaan dari Tiongkok, Jepang, Korea, Eropa, dan Timur Tengah. Yang mau ikut, silakan. Tapi kita tidak menunggu, kita akan menggunakan kekuatan kita sendiri,”
kata Prabowo.
Ia menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia sudah berkomitmen untuk memulai proyek strategis nasional ini, yang menjadi infrastruktur vital dalam mengantisipasi ancaman rob dan perubahan iklim ekstrem.
“Saya ingin emphasize, saya ingin menggarisbawahi, ini adalah salah satu proyek infrastruktur yang sangat strategis, sangat vital. Bagi kita, ini merupakan suatu mega projek, tapi harus kita laksanakan adalah Giant Sea Wall, Tanggul Laut Raksasa Pantai Utara Jawa,”
kata dia.
Proyek ini akan membentang sepanjang 500 kilometer dari Banten sampai Gresik, Jawa Timur, dengan biaya pembangunan diperkirakan mencapai US$ 80 miliar. Tahap awal di Teluk Jakarta diproyeksikan memerlukan waktu 8 hingga 10 tahun.
“Kalau sampai ke Jawa Timur mungkin membutuhkan waktu 20 tahun, 15 sampai 20 tahun. Tidak ada masalah. Ada pepatah kuno, perjalanan 1.000 km dimulai oleh satu langkah. Kita akan segera memulai itu,”
kata Prabowo.
Prabowo mengatakan bahwa untuk menginisiasi proyek besar ini, akan dibentuk Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa, sehingga dapat tercipta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya DKI Jakarta, dalam mendukung pendanaan tahap awal proyek di Teluk Jakarta.
“Khusus Teluk Jakarta kemungkinan biayanya US$ 8-10 miliar. Kalau dana US$ 8-10 miliar, saya kira kita sendiri mampu. Saya sudah bertemu Gubernur DKI dan saya sudah mengirim utusan. Saya bilang, DKI harus urunan dengan Pemerintah Pusat. Jadi kalau US$ 8 miliar katakanlah, pengerjaannya 8 tahun berarti US$ 1 miliar setiap tahun. Menteri Keuangan sudah kelihatan tegang melihat. Tenang Bu, DKI nyumbang. Jadi DKI setengah dan Pemerintah Pusat setengahnya,”
jelas Prabowo.
—
