Pemerintah optimis bahwa pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2025 akan mencapai target sebesar 5,2%. Hal ini diungkapkan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam laporan kepada Presiden Prabowo Subianto pada rapat paripurna Kabinet Merah Putih yang diadakan di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).
“Target 5,2% tahun ini, insya Allah tercapai. Dan, pada kuartal keempat juga insya Allah, kenaikannya di atas 5,4%,”
kata Airlangga.
Airlangga menekankan stabilitas ekonomi nasional, indikator makro ekonomi, langkah untuk meningkatkan konsumsi akhir tahun, dan penguatan kesejahteraan ekonomi keluarga sebagai prioritas.
“Situasi indikator makro sampai akhir tahun ini masih baik, termasuk indeks harga saham gabungan all time high dan sejak Januari naik 20%. Ini salah satu tertinggi di Asia,”
kata dia.
Airlangga menjelaskan bahwa neraca perdagangan dan transaksi berjalan terus berada dalam kondisi surplus, dengan cadangan devisa yang stabil. Pertumbuhan kredit nasional yang positif dan likuiditas yang kuat diperkirakan akan memberikan dampak positif pada perekonomian tahun depan.
“Yang positif pertumbuhan kredit tetap positif 7,36%. Dan, uang premier yang digelontorin Pak Menkeu juga tinggi. Tumbuh 13,3%, Rp 2.136 triliun. Jadi efeknya tahun depan akan positif, Pak Presiden,”
ujarnya.
Untuk mempertahankan momentum pertumbuhan, pemerintah menggalakkan konsumsi masyarakat melalui program belanja Natal dan Tahun Baru (Nataru), baik secara online maupun ritel nasional. Selain dari konsumsi, sektor pariwisata terus digerakkan dengan berbagai acara nasional di bulan Desember.
“Ada 37 event di bulan Desember ini sehingga ini juga akan mendorong pergerakan daripada penduduk Indonesia, Pak Presiden,”
ungkapnya.
Dalam mendukung mobilitas masyarakat selama liburan akhir tahun, Airlangga mengusulkan fleksibilitas dalam kebijakan kerja.
“Kami usulkan untuk work from anywhere and everywhere,”
ujarnya.
Airlangga menyatakan bahwa penguatan kebijakan kesejahteraan ekonomi keluarga dilakukan melalui perubahan Dewan Nasional Keuangan Inklusif menjadi Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan, bersamaan dengan peningkatan inklusi keuangan nasional.
“Inklusi keuangan kita capaiannya sudah baik, 92,7%. Literasi keuangannya 66,4%. Dibandingkan negara OECD rata-rata, 62%,”
kata dia.
—
